Perkembangan Ekonomi Pemerintahan Jokowi

BAGIKAN LOWONGAN KERJA INI DENGAN MENOMBOL KOTAK SHARE SOSIAL MEDIA DIBAWAH INI:


Advertisement
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sedang mandek menyusul naiknya kekhawatiran soal korupsi dan proteksionisme. Banyak analis berpendapat bahwa Ekonomi Indonesia beberapa tahun belakangan kinerjanya dibawah harapan. Terakhir, Bank Indonesia (BI), yang merupakan Bank sentral, telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun, dari 5,9 persen menjadi 5,1 persen.

Apa benar ekonomi Indonesia kehilangan vitalitasnya?


  • Periode  2014
Saat Jokowi-JK menerima tongkat estafet pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, perekonomian Indonesia memang tidak sedang berada dalam kondisi terbaiknya.

Lambungnya perekonomian global pada 2008 akibat krisis finansial di Amerika Serikat (AS) yang lantas menjalar ke berbagai negara. Hal itu menggembosi harga komoditas pertambangan, sektor yang sejak awal 2000-an menjadi motor utama penggerak ekonomi Indonesia. Akibat dari itu perlambatan pertumbuhan ekonomi sejak 2012 tak tertahankan. Pemerintahan Jokowi-JK pun tak kuasa menahannya pada tahun pertama. Ekonomi yang pada 2014 terus turun ke level 5,02 persen pada 2015 kembali merosot ke level 4,79 persen, level terendah sejak 2009.

Untung, bayang-bayang kekhawatiran itu mulai pudar. Level 4,79 persen rupanya sudah menjadi titik nadir dalam serial perlambatan ekonomi pasca krisis finansial global.


Perkembangan Ekonomi Pemerintahan Jokowi
Ekonomi Indonesia - Perkembangan Ekonomi Pemerintahan Jokowi


  • Periode 2016
Ekonomi Indonesia mulai merangkak naik, menggapai level 5,04 persen. Dari beragam indikator, pertumbuhan ekonomi memang menjadi jangkar sekaligus wajah kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Tahun ini pemerintah sebenarnya mematok target pertumbuhan ekonomi dalam APBN Perubahan 2016 sebesar 5,2 persen. Namun, angka itu sepertinya berat untuk diraih. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa angka realistis yang bisa dikejar adalah 5,1 persen.

Salah satu kebijakan paling signifikan yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK adalah mereformasi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sebuah kebijakan yang sangat tidak populis, bahkan sebelumnya selalu ditentang keras PDIP, partai pengusungnya, karena dinilai bakal memberatkan rakyat kecil.

Anjloknya harga minyak memang menggerus penerimaan negara dari sektor migas. Tapi sekaligus menjadi berkah karena ikut menurunkan harga BBM. Jokowi-JK pun lantas memangkas subsidi solar. Bahkan, sama sekali menghilangkan subsidi untuk BBM jenis premium.

Meski awalnya mendapat tentangan di sana-sini, pertaruhan popularitas itu berbuah manis. Dari pemangkasan subsidi tersebut, pemerintah mengantongi efisiensi hingga Rp 211,3 triliun. Dengan ruang fiskal itulah, pemerintah bisa bergerak lincah menyasar program pembangunan infrastruktur, kesehatan, hingga pendidikan.

Berbagai indikator seperti angka kemiskinan, pengangguran, rasio Gini yang mencerminkan ketimpangan ekonomi, hingga inflasi memang berhasil ditekan. Namun, untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 7 persen yang diusung Jokowi-JK di awal masa pemerintahan, dibutuhkan kerja ekstrakeras.

Adapted from: google sources and edited by administrator

Advertisement
Match Content Advertisement